APA KABAR POSITIF ? APA KABAR NEGATIF ? Disaat Presiden Jokowi gencar dalam memerangi peredaran Narkotika di Indonesia dengan dibuktikan penolakannya terhadap Grasi yang diajukan oleh terpidana Mati, menunjukan bahwa Presiden sungguh - sungguh dalam hal memerangi maraknya peredaran Narkotika tanpa pandang bulu, dilihat dari protesnya negara asal terpidana mati dengan menarik Dubesnya dari Indonesia pasca eksekusi mati berlangsung. Yang tak lama lagi akan menyusul eksekusi mati ialah dua (2) warga negara Australia, pasca penolakan Grasi oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi selaku Presiden bukan hanya mendapat protes dari Pemerintah Australia, akan tetapi banyak dari warga negara Australia juga ikut memprotes keputusan Presiden RI dalam menolak Grasi. Sudah sepantasnya Australia menghargai dan menghormati setiap keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, negara bersahabat bukan berati dapat mencampur urusi dalam negeri untuk mengintervensi kebijakan yang ada. Namun ada kenyataan pahit yang harus kita terima saat ini, bertolak belakang dengan Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam memerangi Narkotika tanpa pandang bulu, akan tetapi ada hal mengejutkan dengan perubahan status "Positif" mengkonsumsi Narkotika menjadi "Negatif" kepada pelaku kecelakaan di jalan arteri pondok Indah Christopher Daniel Sjarief (CDS). Awalnya Kepolisian menyatakan bahwa CDS Positif menggunakan narkotika "Lycergic Syntetic Diethylamide" (LSD), namun tak lama berselang beberapa hari kemudian akhirnya Kepolisian meralat kembali pernyataan sebelumnya yang mengatakan Positif dan kini menjadi Negatif. Terlepas saat ini Kepolisian meralat setiap pernyataan sebelumnya, namun tidak akan merubah pandangan dimata masyarakat, yang umumnya sejauh ini banyak pertanyaan-pertanyaan timbul menjadi hangatnya perbincangan diwarung kopi. 1. Ada apa dengan perubahan tiba-tiba tersebut ? 2. Ada apa dengan awalnya Positif berubah menjadi Negatif ? 3. Apakah ada intervensi orang-orang penting dalam kasus tersebut ? Bila dalam hal ini Kepolisian khususnya para pimpinan Polri tidak mampu dalam meninjau/ menindak lanjuti dengan apa yang terjadi dalam perubahan status tersebut, maka kedepannya masyarakat makin berpikir buruk terhadap Institusi Kepolisian yang dimana sepatutnya Kepolisian adalah garis terdepan memberi keamanan, pelayanan, dan rasa keadilan didalam masyarakat, namun dengan ulah sejumlah oknum membuat citra Kepolisian makin terpuruk. Jangan sampai Kepolisian yang saat ini menjadi sorotan utama dalam pemberitaan belakangan ini terkait kisruh antara KPK dan Polri, menjadi makin terpuruk akibat sejumlah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan tidak memberikan rasa keadilan dimasyarakat terkait kasus kecelakaan di jalan arteri pondok indah yang sebelumnya diumumkan "positif", namun berubah menjadi negatif. Berharap besar bila para Pimpinan Polri tidak dapat meninjau kembali kinerja para bawahannya, sudah sepatutnya Presiden Joko Widodo dapat meninjau kembali permasalahan tersebut agar tidak terjadinya tafsir-tafsir yang berbeda dimasyarakat dan yang terpenting adalah memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dimasyarakat, serta menunjukan bahwa Presiden tidak akan tunduk oleh kekuatan apapun dalam hal memerangi Narkotika baik itu dari kalangan Pejabat petinggi negara, Pengusaha, dll. Tidak ada tempat sejengkalpun untuk Narkotika di Bumi Indonesia. FBY/29/01/2015

KETIKA HAK RAKYAT TERAMPAS ?

KETIKA HAK RAKYAT TERAMPAS Beberapa hari yang lalu kita saksikan drama pertarungan politik antara Pro Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung (melalui DPRD) terkait pengesahan RUU Pilkada. Kita ketahui bersama bahwa pertarungan politik saat ini adalah buntut kelanjutan dari barisan sakit pada pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Mari kita kaji bersama, dapat diketahui bahwa partai pengusung untuk segera disahkan nya RUU Pilkada adalah partai notabennya adalah partai pengusung Calon Presiden Nomor urut 1 yang dapat disebut Koalisi Merah Putih (KMP). Bahwa masyarakat pun dapat menilai kekalahan dalam bursa pencalonan presiden beberapa waktu lalu, memberikan rasa kekecewaan berat dan menunjukan sikap strategi politik tidak dewasa terhadap calon presiden nomor urut 1. Bagaimana tidak, bila kita ingat kembali bahwa sebelum diumumkannya hasil kemenangan pemilihan presiden oleh KPU bahwa Prabowo Subianto sebagai capres nomor urut 1 tanpa didampingi cawapresnya Hatta Rajasa telah melakukan konferensi pers terkait hal pengunduran dirinya dalam bursa pencalonan Presiden. Tidak dewasa berpolitik, kenapa ? Dapat kita ketahui bahwa pengunduran diri Prabowo dalam bursa calon presiden tanpa didampingi Calon wakil presidennya merupakan langkah ketidak dewasaanya dan salah satu bentuk strategi cari aman karena dapat diingat kembali bahwa pengunduran dirinya dalam bursa pilpres pada saat beberapa jam sebelum pengumuman hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang sekiranya banyak masyarakat mentafsirkan bahwa pada waktu tersebut dalam hasil "QUICK COUNT" KPU, suara Prabowo-Hatta tidak dapat melebihi keunggulan suara Jokowi-JK. Seharusnya, bila pasangan Nomor urut 1 berjiwa kesatria, "ia" bisa menunjukan sikap kedewasaan politik, untuk mengupayakan langkah hukum selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi, tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu ketika saat menjelang pengumuman KPU diketahui suara nomor urut 1 tidak dapat mengejar ketertinggalan suara. Inilah indikator bentuk kesakit hatian terhadap kekalahan Pilpres oleh tim Koalisi Merah Putih. Dengan bersatunya Koalisi Merah Putih didalam parlemen untuk segera disahkannya RUU Pilkada, adalah bagian bentuk strategi pembalasan terhadap partai pengusung Calon Presiden nomor urut 2. Alhasil, kesakit hatian Koalisi Merah Putih terbayar untuk mengalahkan strategi politik dari partai pengusung kemenangan Jokowi-JK, akan tetapi ada beberapa hal terlupakan oleh koalisi merah putih yang dimana pada akhirnya Koalisi Merah Putih merampas Hak-hak rakyat untuk dapat memilih kepala daerahnya masing-masing. Perlu diingat, bahwa saat ini mayoritas masyarakat seluruh Indonesia sangat mengecam pengesahan RUU Pilkada yang telah dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Ketika hari ini Hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya masing-masing saja sudah terampas, bagaimana kedepannya? Bahkan esok hari bisa saja Hak Presiden/ Kebijakan Presiden dapat dimentahkan begitu saja dengan permainan politik balas dendam yang hari ini sudah diperlihatkan. Dalam hal seperti ini sama dengan halnya akan mengorek kembali sejarah Reformasi yang dimana bisa saja rakyat akan bergerak bersama untuk menduduki parlemen disaat hari ini Hak-hak rakyat dirampas dan di zolimi oleh mereka yang memposisikan dirinya sebagai perwakilan rakyat, namun sejatinya menjadi perampas Hak Rakyat. Meski beberapa hari lalu Presiden SBY dan selaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan kekecewaannya terkait pengesahan UU Pilkada dan dengan segera Partai Demokrat akan mengajukan gugatan ke MK, tetap saja masyarakat Indonesia terlanjur kecewa berat dengan perilaku sikap Fraksi Partai Demokrat pada saat sidang pembahasan RUU Pilkada mereka melakukan aksi "Walkout". Bisa dikatagorikan bentuk permainan dua kaki mencari aman dan sudah terlihat jelas bahwa partai-partai mana saja yang sangat berambisius mengusung untuk mengesahkan RUU Pilkada, meski didalam tiap pemberitaan banyak bertanya siapa dalang/ atau aktor Intelektualnya itu percuma saja dan akan menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan hal-hal yang sejatinya tidak patut dipikirkan, namun bagaimana Rakyat yang merasa terampas Hak-haknya sudah sepantasnya melakukan perlawanan dengan cara lebih elegan, tidak terkesan arogan. Bila banyak pengamat mengatakan bahwa dengan adanya pengesahan UU Pilkada dapat dimasukan dalam katagori kemunduran dalam hal berdemokrasi, sama saja dengan hal nya memaksa rakyat untuk menekan "Stopwatch" yang dimana tinggal menunggu waktu akan terwujudnya Reformasi ke 2. Karena sejatinya kekuatan sebenarnya dalam Pemerintahan adalah kekuatan rakyat yang dimana ketika mereka telah bersatu padu, sudah dipastikan kezoliman itu sendiri tidak perlu menunggu waktu terlalu lama akan segera runtuh dengan kesombongan Parlemen yang tega berkhianat serta merampas Hak-hak rakyatnya. KLG/26/47/18

Subsidi Oh Subsidi. . . ? !

Subsidi Oh Subsidi . . . Beberapa hari ini kita harus menelan pil pahit dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi, namun setelah menuai protes, dan menimbulkan antrian panjang ditiap" SPBU, akhirnya pun pemerintah membatalkan Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Namun kini sangat disayangkan dengan pernyataan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla, yang berkeinginan untuk segera menaikan harga BBM bersubsidi, dengan alasan subsidi sangat tidak tepat sasaran peruntukannya. Bila dalam hal ketidaktepatan sasaran BBM bersubsidi dijadikan alasan, sangatlah lucu dan terlalu berlebihan untuk dijadikan sebuah alasan. Kenapa? Seharusnya bila hal tersebut dijadikan alasan, maka sudah sepantasnya dengan jabatan kelak yang akan diembannya kurang lebih 2 bulan lagi sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, sepatutnya bisa membuat sebuah aturan tegas khususnya kepada Kementrian ESDM dan Pertamina, untuk menekankan agar tidak adanya lagi kesalahan dalam penyaluran BBM bersubsi dan keperuntukannya. Contoh kecil saja ; Bila hari ini kita acap melihat ditiap" SPBU terpampang sebuah spanduk dengan bertuliskan (Premium adalah BBM bersubsidi hanya untuk golongan tidak mampu, "Terima kasih sudah menggunakan BBM Non Subsidi") Kenyataanya himbauan hanyalah himbauan tanpa adanya ketegasan dari pihak" terkait. Seharusnya bila Spanduk yang terpampang adalah sebuah penegasan untuk mobil" tidak menggunakan BBM bersubsidi, selayaknya ditiap" SPBU, khususnya untuk petugas SPBU berani melarang/ menolak mobil" yang tidak dalam katagori peruntukan mengisi Premium dengan tegas untuk "Menolak" mengisi BBM bersubsidi. Dan lebih tepatnya lagi adalah masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat harusnya memiliki jiwa "Malu" ketika sudah dengan rasa sadar berani untuk merampas "Hak" subsidi rakyat kecil. Sejauh ini pun realitasnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih, lebih bersikukuh untuk segera menaikan BBM bersubsidi. Dengan sikap nya seperti itu, kita masyarakat Indonesia sangat menyayangkan, sosok Jokowi yang dikenal masyarakat adalah sosok yang bermasyarakat, dan pro terhadap rakyat kecil, kini langkah sebuah rencana untuk menaikan harga BBM bersubsidi, bagaikan langkah bom waktu bagi dirinya sendiri ? Kenapa? Meski pernah Jokowi menyatakan siap untuk tidak populer, inilah awal sebuah langkah kebobrokan kepemimpinan kedepannya. Jokowi seharusnya sadar kemenangannya saat ini adalah bukan karena kerja Partai pengusung, atau apapun bentuknya, namun lebih cenderung dukungan masyarakat kecil melihat sosok nya yang dulu pernah sukses menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI meski hanya kurang lebih 2 tahun saja adalah sosok bersahaja serta peduli terhadap rakyat kecil. Kini, Jokowi pun perlahan berubah. Dengan kepemimpinan awal membuat sebuah kebijakan yang nantinya menjadi pil pahit bagi masyarakat kecil, dalam hal ini Jokowi tidak ubahnya seperti pemimpin" sebelumnya yang tunduk akan tekanan", baik diduga tekanan dari partai, atau diduga tekanan" dari luar. Jangan pernah mengecewakan rakyat kecil yang sudah dengan tulus, ikhlas untuk memilih serta mendukung seutuhnya pasangan nomor 2 yang pada saat pemilu pilpres beberapa waktu lalu. Bila keberanian seorang Jokowi membuat sebuah pernyataan "siap untuk tidak populer", seharusnya yang perlu diketahui adalah bahkan bukan lagi permasalahan populer, atau tidak populer, namun ini permasalahan gejolak dimasyarakat nantinya, yang dimana masyarakat kecil yang tadinya bersatu mendukunnya menjadi Presiden, namun kedepannya akan berbalik menjadi Boomerang bagi Jokowi itu sendiri. Langkah awal adalah langkah menentukan bangsa kedepannya. FHR/GRI/2014

KOALISI HINA, HINA NYA KOALISI

Everywhere - Belakangan ini kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai gemuknya koalisi dalam pemberian dukungan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk diusung menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019.

Gemuknya koalisi tersebut ternyata tidak serta merta menggentarkan nyali dari Calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya. Yang dalam hal ini Capres dan Cawapres tersebut adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Bagaimana tidak, berpengalaman pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu, yang dimana masyarakat Jakarta sebagai Pemilih sudah tidak lagi terbujuk ataupun terlena dengan nama besar partai dan gemuknya koalisi partai.

Akan tetapi dalam hal ini yang dapat termaknai oleh masyarakat dalam memberikan sebuah dukungan mutlak adalah bagi calon yang "Benar" adanya mengabdikan jabatan seutuhnya untuk masyarakat, dan bukan sekedar wacana tanpa fakta.

Masyarakat kini sudah semakin kuat untuk menggunakan "Akal Sehat" dalam memberikan tiap dukungan demi mewujudkan perubahan nyata untuk Indonesia berwajah baru, dan masyarakat kini lebih jelih dalam melihat serta menilai kinerja calon Pemimpin Negeri ini bukan karena berdasarkan gemuknya partai yang berkoalisi dan bukan hanya berdasarkan besarnya modal dana kampanye dalam pemilihan Presiden/ Wakil Presiden RI.

Bisa kita tinjau dengan salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Gemuk pendukungan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hattarajasa yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang pada saat ini dipimpin oleh Surya Dharma Ali sebagai Ketua Umum Partai PPP dan menjabat dalam Pemerintahaan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.

Mengejutkan, ternyata dalam gemuknya koalisi' tidak menjamin koalisi tersebut adalah koalisi bersih, ataupun koalisi perubahan bangsa. Akan tetapi yang tergambar didalam masyarakat Indonesia saat ini ialah Koalisi Gemuk tersebut adalah Koalisi yang Hina dalam hinanya berkoalisi.

Sangat menjadi alasan bila masyarakat mulai mempertanyakan dan mulai kurang kepercayaannya dalam gemuknya koalisi yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai Capres dan Cawapres RI.

Kita ketahui bersama bahwa partai pengusung Capres/ Cawapres Prabowo Subianto dan Hattarajasa, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuai oleh Surya Dharma Ali, kini tersandung masalah hukum terkait Korupsi dana Haji di Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penetepatan Surya Dharma Ali sebagai Tersangka Korupsi dana Haji sangat menyakitkan hati seluruh masyarakat Indonesia.

Bagaimana tidak masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu yang lalu publik sempat dihebohkan dengan kasus Korupsi Sapi yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishak, yang dimana dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai koalisi pengusung Capres/ Cawapres Prabowo S-Hatta Rajasa.

Kini masyarakat pun melihat secara gamblang bahwa Koalisi Gemuk yang saat ini tergabung dalam Partai Pengusung Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo S-Hattarajasa adalah Koalisi yang Hina.

Hinanya Koalisi yang dimana kedepannya dapat merusak dan menghancurkan rasa Keadilan serta meniadakan Kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. RHF/KLG17/2014

Prabowo Subianto Terindikasi Stroke !! Masih Layak-kah?

Everywhere - Ketua Dewan Pembina Partai (DPP) Gerindra sekaligus Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia 2014, Prabowo Subianto, terindikasi mengidap penyakit stroke. Faktanya, Prabowo subianto pernah terkena stroke yang memaksanya menghilang dari publik selama satu tahun. Sekembalinya ia, kesehatannya pun saat ini, jauh menurun. Prabowo tak lagi sesiap dulu menghadapi pencalonannya sebagai Presiden RI.

Berawal ketika Prabowo berduet dengan Megawati Soekarno Putri dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, ketika itu Prabowo mendampingi Megawati sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres). Prabowo yang habis-habisan mengeluarkan dana untuk pemenangan duet Megapro tersebut mengalami stress dan terkena stroke akibat kegagalan mereka meraih kursi RI 1, walupun sampai memaksa pilpres ke putaran kedua. Duet SBY-Boediono keluar sebagai pemenang Pilpres 2009.

Akibatnya, cukup lama Prabowo menghilang dari publik. Kabarnya, Prabowo harus bolak balik Jakarta - Jerman untuk menyembuhkan penyakit stroke nya. Dan hampir 1,5 tahun waktu ia habiskan untuk kesembuhannya.

Walopun bantahan kerap terlontar dari kubu Gerindra, dan antitesis coba dilontarkan dari kubu Prabowo, seperti anggapan bahwa hal ini hanyalah isu untuk menurunkan citra Prabowo dalam bursa Pilpres 2014, publik sudah tidak mudah untuk dibohongi. Karena stroke bukan merupakan penyakit yang mudah disembuhkan seperti demam atau batuk.

Seperti yang dilansir dari wikipedia, stroke merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke suatu bagian otak tiba-tiba terganggu. Karenanya, pengobatan stroke sungguh sangat sulit. Selain pengobatan fisik, pasien juga harus dirawat secara kejiwaan karena dapat dipastikan mengalami stres yang parah disebabkan kehilangan kemampuan gerak dan kehilangan pekerjaannya. (http://www.herbalisnusantara.com/?apakah-penyakit-stroke-bisa-sembuh-,71)

Jelaslah sudah bahwa saat ini, dalam keikutsertaannya dalam Pilpres 2014, Prabowo Subianto sedang tidak dalam keadaan sehat. Bahkan bisa dikatakan bahwa Prabowo Subianto "sakit". Sangat jelas pula bahwa orang yang sakit tidak berhak menerima surat keterangan kesehatan dari rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), maupun dukun manapun. Pelanggaran atasnya merupakan suatu tindak pidana.

Artinya, Prabowo Subianto tidak sepantasnya memenuhi persyaratan sebagai bakal Calon Presiden sesuai dengan yang terkandung dalam Pasal 14 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Dapat disimpulkan bahwa Prabowo subianto tidak mampu secara jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden, dan sekali lagi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pilpres Pasal 5.

Karena ketidakcakapan inilah, majunya Prabowo Subianto dalam bursa Pilpres 2014 merupakan suatu tindakan yang inkonstitusional, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sepantasnya meloloskan Prabowo Subianto untuk maju sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2014. RPM/KLG17/2014