KOALISI HINA, HINA NYA KOALISI

Everywhere - Belakangan ini kita dikejutkan oleh pemberitaan mengenai gemuknya koalisi dalam pemberian dukungan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk diusung menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019.

Gemuknya koalisi tersebut ternyata tidak serta merta menggentarkan nyali dari Calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya. Yang dalam hal ini Capres dan Cawapres tersebut adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Bagaimana tidak, berpengalaman pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu, yang dimana masyarakat Jakarta sebagai Pemilih sudah tidak lagi terbujuk ataupun terlena dengan nama besar partai dan gemuknya koalisi partai.

Akan tetapi dalam hal ini yang dapat termaknai oleh masyarakat dalam memberikan sebuah dukungan mutlak adalah bagi calon yang "Benar" adanya mengabdikan jabatan seutuhnya untuk masyarakat, dan bukan sekedar wacana tanpa fakta.

Masyarakat kini sudah semakin kuat untuk menggunakan "Akal Sehat" dalam memberikan tiap dukungan demi mewujudkan perubahan nyata untuk Indonesia berwajah baru, dan masyarakat kini lebih jelih dalam melihat serta menilai kinerja calon Pemimpin Negeri ini bukan karena berdasarkan gemuknya partai yang berkoalisi dan bukan hanya berdasarkan besarnya modal dana kampanye dalam pemilihan Presiden/ Wakil Presiden RI.

Bisa kita tinjau dengan salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Gemuk pendukungan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hattarajasa yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang pada saat ini dipimpin oleh Surya Dharma Ali sebagai Ketua Umum Partai PPP dan menjabat dalam Pemerintahaan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.

Mengejutkan, ternyata dalam gemuknya koalisi' tidak menjamin koalisi tersebut adalah koalisi bersih, ataupun koalisi perubahan bangsa. Akan tetapi yang tergambar didalam masyarakat Indonesia saat ini ialah Koalisi Gemuk tersebut adalah Koalisi yang Hina dalam hinanya berkoalisi.

Sangat menjadi alasan bila masyarakat mulai mempertanyakan dan mulai kurang kepercayaannya dalam gemuknya koalisi yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai Capres dan Cawapres RI.

Kita ketahui bersama bahwa partai pengusung Capres/ Cawapres Prabowo Subianto dan Hattarajasa, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuai oleh Surya Dharma Ali, kini tersandung masalah hukum terkait Korupsi dana Haji di Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penetepatan Surya Dharma Ali sebagai Tersangka Korupsi dana Haji sangat menyakitkan hati seluruh masyarakat Indonesia.

Bagaimana tidak masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu yang lalu publik sempat dihebohkan dengan kasus Korupsi Sapi yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishak, yang dimana dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai koalisi pengusung Capres/ Cawapres Prabowo S-Hatta Rajasa.

Kini masyarakat pun melihat secara gamblang bahwa Koalisi Gemuk yang saat ini tergabung dalam Partai Pengusung Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo S-Hattarajasa adalah Koalisi yang Hina.

Hinanya Koalisi yang dimana kedepannya dapat merusak dan menghancurkan rasa Keadilan serta meniadakan Kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. RHF/KLG17/2014

Prabowo Subianto Terindikasi Stroke !! Masih Layak-kah?

Everywhere - Ketua Dewan Pembina Partai (DPP) Gerindra sekaligus Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia 2014, Prabowo Subianto, terindikasi mengidap penyakit stroke. Faktanya, Prabowo subianto pernah terkena stroke yang memaksanya menghilang dari publik selama satu tahun. Sekembalinya ia, kesehatannya pun saat ini, jauh menurun. Prabowo tak lagi sesiap dulu menghadapi pencalonannya sebagai Presiden RI.

Berawal ketika Prabowo berduet dengan Megawati Soekarno Putri dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, ketika itu Prabowo mendampingi Megawati sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres). Prabowo yang habis-habisan mengeluarkan dana untuk pemenangan duet Megapro tersebut mengalami stress dan terkena stroke akibat kegagalan mereka meraih kursi RI 1, walupun sampai memaksa pilpres ke putaran kedua. Duet SBY-Boediono keluar sebagai pemenang Pilpres 2009.

Akibatnya, cukup lama Prabowo menghilang dari publik. Kabarnya, Prabowo harus bolak balik Jakarta - Jerman untuk menyembuhkan penyakit stroke nya. Dan hampir 1,5 tahun waktu ia habiskan untuk kesembuhannya.

Walopun bantahan kerap terlontar dari kubu Gerindra, dan antitesis coba dilontarkan dari kubu Prabowo, seperti anggapan bahwa hal ini hanyalah isu untuk menurunkan citra Prabowo dalam bursa Pilpres 2014, publik sudah tidak mudah untuk dibohongi. Karena stroke bukan merupakan penyakit yang mudah disembuhkan seperti demam atau batuk.

Seperti yang dilansir dari wikipedia, stroke merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke suatu bagian otak tiba-tiba terganggu. Karenanya, pengobatan stroke sungguh sangat sulit. Selain pengobatan fisik, pasien juga harus dirawat secara kejiwaan karena dapat dipastikan mengalami stres yang parah disebabkan kehilangan kemampuan gerak dan kehilangan pekerjaannya. (http://www.herbalisnusantara.com/?apakah-penyakit-stroke-bisa-sembuh-,71)

Jelaslah sudah bahwa saat ini, dalam keikutsertaannya dalam Pilpres 2014, Prabowo Subianto sedang tidak dalam keadaan sehat. Bahkan bisa dikatakan bahwa Prabowo Subianto "sakit". Sangat jelas pula bahwa orang yang sakit tidak berhak menerima surat keterangan kesehatan dari rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), maupun dukun manapun. Pelanggaran atasnya merupakan suatu tindak pidana.

Artinya, Prabowo Subianto tidak sepantasnya memenuhi persyaratan sebagai bakal Calon Presiden sesuai dengan yang terkandung dalam Pasal 14 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Dapat disimpulkan bahwa Prabowo subianto tidak mampu secara jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden, dan sekali lagi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pilpres Pasal 5.

Karena ketidakcakapan inilah, majunya Prabowo Subianto dalam bursa Pilpres 2014 merupakan suatu tindakan yang inkonstitusional, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sepantasnya meloloskan Prabowo Subianto untuk maju sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2014. RPM/KLG17/2014