KETIKA HAK RAKYAT TERAMPAS ?

KETIKA HAK RAKYAT TERAMPAS Beberapa hari yang lalu kita saksikan drama pertarungan politik antara Pro Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung (melalui DPRD) terkait pengesahan RUU Pilkada. Kita ketahui bersama bahwa pertarungan politik saat ini adalah buntut kelanjutan dari barisan sakit pada pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Mari kita kaji bersama, dapat diketahui bahwa partai pengusung untuk segera disahkan nya RUU Pilkada adalah partai notabennya adalah partai pengusung Calon Presiden Nomor urut 1 yang dapat disebut Koalisi Merah Putih (KMP). Bahwa masyarakat pun dapat menilai kekalahan dalam bursa pencalonan presiden beberapa waktu lalu, memberikan rasa kekecewaan berat dan menunjukan sikap strategi politik tidak dewasa terhadap calon presiden nomor urut 1. Bagaimana tidak, bila kita ingat kembali bahwa sebelum diumumkannya hasil kemenangan pemilihan presiden oleh KPU bahwa Prabowo Subianto sebagai capres nomor urut 1 tanpa didampingi cawapresnya Hatta Rajasa telah melakukan konferensi pers terkait hal pengunduran dirinya dalam bursa pencalonan Presiden. Tidak dewasa berpolitik, kenapa ? Dapat kita ketahui bahwa pengunduran diri Prabowo dalam bursa calon presiden tanpa didampingi Calon wakil presidennya merupakan langkah ketidak dewasaanya dan salah satu bentuk strategi cari aman karena dapat diingat kembali bahwa pengunduran dirinya dalam bursa pilpres pada saat beberapa jam sebelum pengumuman hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang sekiranya banyak masyarakat mentafsirkan bahwa pada waktu tersebut dalam hasil "QUICK COUNT" KPU, suara Prabowo-Hatta tidak dapat melebihi keunggulan suara Jokowi-JK. Seharusnya, bila pasangan Nomor urut 1 berjiwa kesatria, "ia" bisa menunjukan sikap kedewasaan politik, untuk mengupayakan langkah hukum selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi, tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu ketika saat menjelang pengumuman KPU diketahui suara nomor urut 1 tidak dapat mengejar ketertinggalan suara. Inilah indikator bentuk kesakit hatian terhadap kekalahan Pilpres oleh tim Koalisi Merah Putih. Dengan bersatunya Koalisi Merah Putih didalam parlemen untuk segera disahkannya RUU Pilkada, adalah bagian bentuk strategi pembalasan terhadap partai pengusung Calon Presiden nomor urut 2. Alhasil, kesakit hatian Koalisi Merah Putih terbayar untuk mengalahkan strategi politik dari partai pengusung kemenangan Jokowi-JK, akan tetapi ada beberapa hal terlupakan oleh koalisi merah putih yang dimana pada akhirnya Koalisi Merah Putih merampas Hak-hak rakyat untuk dapat memilih kepala daerahnya masing-masing. Perlu diingat, bahwa saat ini mayoritas masyarakat seluruh Indonesia sangat mengecam pengesahan RUU Pilkada yang telah dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Ketika hari ini Hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya masing-masing saja sudah terampas, bagaimana kedepannya? Bahkan esok hari bisa saja Hak Presiden/ Kebijakan Presiden dapat dimentahkan begitu saja dengan permainan politik balas dendam yang hari ini sudah diperlihatkan. Dalam hal seperti ini sama dengan halnya akan mengorek kembali sejarah Reformasi yang dimana bisa saja rakyat akan bergerak bersama untuk menduduki parlemen disaat hari ini Hak-hak rakyat dirampas dan di zolimi oleh mereka yang memposisikan dirinya sebagai perwakilan rakyat, namun sejatinya menjadi perampas Hak Rakyat. Meski beberapa hari lalu Presiden SBY dan selaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan kekecewaannya terkait pengesahan UU Pilkada dan dengan segera Partai Demokrat akan mengajukan gugatan ke MK, tetap saja masyarakat Indonesia terlanjur kecewa berat dengan perilaku sikap Fraksi Partai Demokrat pada saat sidang pembahasan RUU Pilkada mereka melakukan aksi "Walkout". Bisa dikatagorikan bentuk permainan dua kaki mencari aman dan sudah terlihat jelas bahwa partai-partai mana saja yang sangat berambisius mengusung untuk mengesahkan RUU Pilkada, meski didalam tiap pemberitaan banyak bertanya siapa dalang/ atau aktor Intelektualnya itu percuma saja dan akan menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan hal-hal yang sejatinya tidak patut dipikirkan, namun bagaimana Rakyat yang merasa terampas Hak-haknya sudah sepantasnya melakukan perlawanan dengan cara lebih elegan, tidak terkesan arogan. Bila banyak pengamat mengatakan bahwa dengan adanya pengesahan UU Pilkada dapat dimasukan dalam katagori kemunduran dalam hal berdemokrasi, sama saja dengan hal nya memaksa rakyat untuk menekan "Stopwatch" yang dimana tinggal menunggu waktu akan terwujudnya Reformasi ke 2. Karena sejatinya kekuatan sebenarnya dalam Pemerintahan adalah kekuatan rakyat yang dimana ketika mereka telah bersatu padu, sudah dipastikan kezoliman itu sendiri tidak perlu menunggu waktu terlalu lama akan segera runtuh dengan kesombongan Parlemen yang tega berkhianat serta merampas Hak-hak rakyatnya. KLG/26/47/18